Sertifikasi Influencer – Wajibkah Sebelum Ngonten? Ini Dampaknya!

D inamika ranah digital Indonesia terus berkembang pesat, ditandai dengan menjamurnya para kreator konten atau yang akrab disapa influencer. Mereka telah menjadi jembatan informasi, hiburan, dan bahkan edukasi bagi jutaan pengikut. Namun, seiring dengan kekuatannya, muncul pula tantangan serius, terutama terkait akuntabilitas dan validitas konten yang disajikan. Isu hoaks, misinformasi, hingga edukasi yang keliru kian meresahkan masyarakat, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana menjaga integritas informasi di ruang digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, menyadari urgensi ini, kini tengah mengkaji wacana sertifikasi wajib bagi influencer, khususnya mereka yang bergerak di bidang-bidang sensitif seperti kesehatan, hukum, keuangan, dan pendidikan. Langkah ini bukan tanpa preseden; Tiongkok telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, menuntut kualifikasi profesional dari para kreator. Kajian Komdigi ini menimbulkan perdebatan, antara harapan untuk meningkatkan kualitas konten dan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi.
Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa wacana sertifikasi influencer ini begitu penting untuk dibahas. Kami akan menganalisis latar belakang, tujuan Komdigi, perbandingan dengan kebijakan di Tiongkok, serta menyoroti pro dan kontra yang mengiringinya. Lebih jauh, kami akan mendalami implikasi potensial sertifikasi ini bagi ekosistem kreator konten, platform digital, dan tentu saja, masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan pemahaman mendalam ini, Anda akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang masa depan regulasi digital di Tanah Air dan bagaimana Anda sebagai pelaku atau penikmat konten dapat beradaptasi.

Sertifikasi Influencer: Mengapa Wacana Ini Mencuat di Indonesia?

Lanskap digital Indonesia mengalami transformasi luar biasa dalam satu dekade terakhir, dengan influencer menjadi salah satu aktor sentral. Dari selebriti media sosial hingga mikro-influencer dengan niche spesifik, mereka memiliki daya jangkau dan pengaruh yang masif. Namun, pertumbuhan ini juga membawa sisi gelap: penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, klaim kesehatan yang menyesatkan, saran keuangan yang berisiko, hingga opini hukum yang tidak berdasar. Fenomena "asal bunyi" atau berbicara tanpa kompetensi memadai di platform publik telah menjadi masalah krusial yang merusak kepercayaan publik dan bahkan berpotensi merugikan masyarakat secara langsung.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas informasi di ruang digital. Wacana sertifikasi influencer muncul sebagai salah satu solusi potensial. Kajian ini didasari pada pemikiran bahwa, sama seperti profesi lain yang berdampak pada publik (dokter, pengacara, guru), para influencer yang menyajikan konten profesional di bidang-bidang krusial juga harus memiliki standar kompetensi tertentu. Tujuannya jelas: untuk melindungi masyarakat dari bahaya informasi keliru dan memastikan bahwa edukasi atau saran yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Inisiatif ini menandai pergeseran paradigma dalam memandang peran influencer, dari sekadar figur populer menjadi entitas yang memiliki tanggung jawab publik yang lebih besar.

Melihat Kebijakan Tiongkok: Inspirasi Regulasi Konten Digital Global

Wacana sertifikasi influencer di Indonesia tidak muncul di ruang hampa. Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin mempelajari kebijakan digital di negara lain sebagai referensi. Salah satu inspirasi utama datang dari Tiongkok, yang telah lebih dulu mengimplementasikan regulasi ketat terhadap kreator konten profesional. Sejak 2025, influencer di Tiongkok yang ingin membahas topik profesional diwajibkan untuk menunjukkan kualifikasi akademik atau sertifikat kompetensi yang relevan.

Aturan di Tiongkok mengharuskan platform digital seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo untuk memverifikasi kredensial kreator sebelum mengizinkan mereka mempublikasikan konten di bidang-bidang tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak main-main, dengan ancaman denda hingga 100.000 yuan (sekitar Rp230 juta) atau bahkan pencabutan akun secara permanen. Kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas informasi di ruang digital Tiongkok, terutama untuk topik-topik yang sensitif dan memiliki dampak luas pada masyarakat. Meskipun konteks sosial dan politik Tiongkok berbeda dengan Indonesia, esensi dari kebutuhan akan akuntabilitas dan kompetensi menjadi poin pembelajaran penting yang dikaji oleh Komdigi. Kajian ini membuka diskusi mengenai bagaimana sebuah regulasi bisa diterapkan secara adaptif di Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik unik ekosistem digital dan budaya lokal.

Dalam konteks global, banyak negara juga sedang bergulat dengan tantangan serupa. Diskusi mengenai tanggung jawab platform dan kreator konten telah menjadi agenda utama di berbagai forum internasional, mirip dengan bagaimana Nvidia Kapitalisasi Pasar Tembus $5 Triliun, Era Baru Dominasi AI menunjukkan pergeseran kekuatan ekonomi dan teknologi di era modern.

Alasan Komdigi Mengkaji Sertifikasi: Menjaga Ekosistem Digital yang Sehat

Kajian Komdigi terhadap wacana sertifikasi influencer didasari pada visi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh Bonifasius Wahyu Pudjianto, Komdigi memiliki mandat untuk memastikan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi wadah informasi, tetapi juga sumber edukasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa pilar utama yang mendasari kajian ini:

1. Pencegahan Hoaks dan Misinformasi: Salah satu kekhawatiran terbesar adalah laju penyebaran hoaks dan misinformasi, terutama di bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus. Influencer yang kurang kompeten bisa tanpa sengaja menyebarkan informasi keliru yang merugikan publik. Sertifikasi diharapkan dapat menjadi filter awal yang efektif.
2. Edukasi yang Akurat dan Kredibel: Banyak influencer berperan sebagai "pendidik" di platform mereka. Jika edukasi yang diberikan tidak didasari oleh kompetensi yang memadai, hal itu bisa menyesatkan pengikut. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten edukatif datang dari sumber yang kredibel dan terverifikasi.
3. Peningkatan Profesionalisme: Sertifikasi dapat mendorong para kreator konten untuk serius dalam mengembangkan keahlian mereka, bukan hanya popularitas semata. Ini akan meningkatkan standar profesionalisme di seluruh industri influencer, membuat mereka lebih dihormati dan dipercaya oleh publik dan brand.
4. Perlindungan Masyarakat: Pada akhirnya, tujuan utama adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif konten yang tidak bertanggung jawab. Baik itu saran kesehatan yang berbahaya, skema investasi yang merugikan, atau nasihat hukum yang tidak tepat, sertifikasi berupaya meminimalkan risiko ini secara proaktif.

Namun, Komdigi juga sangat menyadari pentingnya keseimbangan. "Kompetensi memang diperlukan, tapi jangan sampai mengurangi kebebasan berekspresi," ujar Boni. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mencari titik tengah antara kebutuhan regulasi dan menjaga semangat kreativitas serta inovasi yang menjadi ciri khas dunia digital. Proses kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas kreator, platform digital, hingga akademisi, adalah bukti upaya untuk mencapai solusi yang holistik dan diterima semua pihak. Pendekatan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh platform AI seperti ChatGPT dalam Tantangan Monetisasi ChatGPT – Mengapa Pengguna Enggan Membayar?, di mana kepercayaan dan kualitas konten menjadi kunci utama.

Bidang Konten yang Berpotensi Wajib Sertifikasi: Analisis Sektor Krusial

Merujuk pada kebijakan yang berlaku di Tiongkok dan diskusi awal Komdigi, tidak semua jenis konten akan terkena kewajiban sertifikasi influencer. Fokus utama adalah pada konten yang memiliki dampak signifikan dan potensi risiko tinggi terhadap publik. Bidang-bidang ini umumnya memerlukan keahlian spesifik dan kredensial profesional. Beberapa sektor krusial yang berpotensi menjadi target sertifikasi antara lain:

• Kesehatan dan Obat-obatan: Ini adalah salah satu bidang paling sensitif. Saran yang keliru mengenai kesehatan, diet, atau penggunaan obat-obatan dapat membahayakan nyawa. Sertifikasi akan memastikan bahwa informasi berasal dari tenaga medis profesional yang memiliki kualifikasi yang diakui.
• Konsultasi Hukum: Memberikan nasihat hukum tanpa latar belakang pendidikan atau izin profesi yang relevan dapat menyesatkan individu dan menimbulkan masalah hukum yang serius. Sertifikasi akan membatasi praktik ini hanya pada profesional hukum.
• Edukasi Keuangan dan Investasi: Sektor ini sering menjadi lahan subur bagi penipuan atau skema investasi bodong. Influencer yang memberikan saran investasi harus memiliki pemahaman mendalam tentang pasar keuangan dan idealnya memiliki lisensi resmi dari otoritas terkait.
• Pembelajaran dan Pendidikan: Edukasi, baik formal maupun non-formal, memerlukan keahlian pedagogi dan pemahaman materi yang akurat. Sertifikasi dapat menjamin kualitas konten pendidikan dan mencegah penyebaran informasi yang tidak valid.
• Konsultasi Psikologi dan Kesehatan Mental: Isu kesehatan mental semakin mendapatkan perhatian, tetapi juga rentan terhadap penanganan yang salah. Konsultan harus memiliki latar belakang psikologi atau kedokteran jiwa yang relevan untuk memberikan saran yang aman dan efektif.

Sebaliknya, konten yang bersifat hiburan murni atau personal seperti vlog harian, lifestyle, gaming, kuliner, atau ulasan produk umum (non-medis/non-keuangan) diperkirakan tidak akan terkena kewajiban sertifikasi. Alasannya, dampak negatif dari kesalahan informasi di bidang ini cenderung lebih rendah dan tidak secara langsung membahayakan fisik atau finansial publik. Pembatasan pada kategori tertentu ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menargetkan masalah inti tanpa mematikan kreativitas di segmen konten yang lebih ringan. Pembatasan ini mirip dengan bagaimana otoritas global menyikapi isu-isu besar, seperti yang dijelaskan dalam artikel tentang Bill Gates Krisis Iklim – Realisme & Adaptasi Hadapi Perubahan, di mana fokus pada area kritis menjadi prioritas global.

Pro dan Kontra Sertifikasi Influencer: Menimbang Keuntungan dan Tantangan

Wacana sertifikasi influencer tentu saja memicu beragam reaksi, baik dukungan maupun penolakan. Ada argumen kuat dari kedua belah pihak yang perlu dipertimbangkan secara cermat untuk mencapai regulasi yang adil dan efektif. Memahami pro dan kontra ini krusial dalam membentuk kebijakan yang seimbang dan responsif.

Sisi Pro: Meningkatkan Kredibilitas dan Melindungi Publik

Para pendukung sertifikasi melihatnya sebagai langkah progresif untuk mengatasi masalah-masalah serius di ruang digital. Keuntungan utama yang diyakini dapat diraih antara lain:

• Peningkatan Kredibilitas dan Akuntabilitas: Dengan sertifikasi, konten edukatif atau profesional yang disajikan oleh influencer akan memiliki bobot dan kepercayaan yang lebih tinggi. Publik dapat lebih yakin bahwa informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang kompeten dan terverifikasi.
• Memerangi Hoaks dan Misinformasi: Sertifikasi berfungsi sebagai filter untuk mengurangi penyebaran hoaks dan informasi keliru, terutama di bidang-bidang sensitif seperti kesehatan, hukum, dan keuangan yang dampaknya langsung terasa pada masyarakat. Ini akan meminimalkan risiko kerugian yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat.
• Mendorong Profesionalisme Industri: Adanya standar kompetensi akan mendorong para kreator untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, bukan hanya berfokus pada jumlah pengikut. Ini akan mengangkat citra profesi influencer secara keseluruhan dan menciptakan persaingan yang sehat.
• Perlindungan Konsumen/Publik: Masyarakat, khususnya yang rentan, akan lebih terlindungi dari saran atau promosi yang menyesatkan dan berpotensi merugikan, baik secara finansial maupun kesehatan. Ini adalah bentuk perlindungan aktif dari pemerintah.

Sisi Kontra: Ancaman Terhadap Kebebasan dan Kreativitas

Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyuarakan kekhawatiran. Penolakan terhadap sertifikasi seringkali didasarkan pada argumen berikut:

• Pembatasan Kebebasan Berekspresi: Kritik utama adalah bahwa sertifikasi dapat mengekang kebebasan berekspresi, yang merupakan hak fundamental dalam demokrasi. Ada kekhawatiran bahwa aturan ini bisa disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis atau alternatif.
• Birokrasi dan Beban Finansial: Proses sertifikasi seringkali melibatkan birokrasi yang rumit dan dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini bisa menjadi penghalang besar bagi mikro-influencer atau kreator baru dengan sumber daya terbatas, sehingga berpotensi menciptakan oligopoli konten dan menghambat keberagaman.
• Standarisasi yang Kaku: Dunia kreator konten sangat dinamis dan beragam. Standarisasi melalui sertifikasi mungkin terlalu kaku dan tidak relevan untuk semua jenis konten atau model kreativitas, menghambat inovasi dan eksperimen dalam penyampaian pesan.
• Potensi Penyalahgunaan dan Korupsi: Ada risiko bahwa proses sertifikasi bisa menjadi celah bagi praktik korupsi atau "penjaga gerbang" baru yang membatasi akses berdasarkan kepentingan tertentu, bukan kompetensi murni. Transparansi dan pengawasan ketat sangat diperlukan jika ini diterapkan.
• Ambiguasitas Definisi "Kompeten": Mendefinisikan "kompetensi" secara universal untuk berbagai bidang konten adalah tantangan besar. Bagaimana jika seseorang memiliki pengalaman praktis mendalam tetapi tidak memiliki gelar formal yang diakui? Ini memerlukan kriteria yang sangat jelas dan inklusif.

Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan digital. Penting bagi Komdigi untuk menimbang semua argumen ini dengan saksama dan mencari solusi yang dapat menyeimbangkan kebutuhan akan akuntabilitas dengan prinsip kebebasan dan inklusivitas di ruang digital. Kajian yang transparan dan partisipatif adalah kunci untuk menemukan formulasi terbaik yang dapat diterima semua pihak.

Implikasi Sertifikasi Bagi Industri Kreator Konten di Indonesia

Jika wacana sertifikasi influencer pada akhirnya diterapkan, dampaknya terhadap industri kreator konten di Indonesia akan sangat signifikan dan multi-dimensional. Perubahan ini akan memengaruhi berbagai lapisan ekosistem, mulai dari individu kreator, agensi manajemen, hingga brand yang bekerja sama dengan mereka.

Bagi Individu Kreator Konten

• Peningkatan Kualifikasi: Para kreator akan terdorong untuk mengejar pendidikan formal atau pelatihan relevan di bidang spesifik yang mereka tekuni. Ini bisa berarti mengambil kursus bersertifikat, mendapatkan gelar akademik, atau mengikuti program sertifikasi independen yang diakui.
• Pergeseran Fokus Konten: Influencer yang selama ini membahas topik sensitif tanpa kualifikasi mungkin akan beralih ke konten hiburan atau lifestyle yang tidak memerlukan sertifikasi, untuk menghindari kompleksitas regulasi baru.
• Peluang Baru: Bagi influencer yang sudah memiliki latar belakang profesional (misalnya dokter, pengacara, financial planner), sertifikasi akan menjadi validasi atas keahlian mereka dan membuka peluang kolaborasi yang lebih besar dengan institusi kredibel dan brand besar yang mencari kredibilitas.
• Tantangan Bagi Mikro/Nano Influencer: Kreator dengan pengikut lebih kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk biaya sertifikasi atau waktu untuk pelatihan bisa jadi terpinggirkan dari segmen konten profesional. Ini bisa mengurangi keberagaman suara di bidang-bidang tersebut.

Bagi Agensi dan Brand

• Standar Seleksi yang Lebih Ketat: Agensi dan brand akan memiliki standar yang lebih jelas dalam memilih influencer untuk kampanye yang melibatkan topik sensitif. Mereka akan lebih cenderung bekerja dengan influencer bersertifikat untuk meminimalkan risiko reputasi dan hukum, memastikan kepatuhan regulasi.
• Peningkatan Kepercayaan Kampanye: Kampanye yang melibatkan influencer bersertifikat kemungkinan besar akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari audiens, berpotensi meningkatkan ROI (Return on Investment) dan efektivitas pemasaran.
• Biaya yang Meningkat: Influencer bersertifikat mungkin menuntut tarif yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas investasi waktu dan biaya untuk mendapatkan sertifikasi. Ini akan memengaruhi anggaran pemasaran digital dan mungkin mengubah strategi alokasi dana.

Perubahan Dinamika Ekosistem Digital

Industri sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan profesional untuk influencer kemungkinan akan tumbuh pesat sebagai respons terhadap kebutuhan ini. Platform digital juga akan menghadapi tantangan dan peluang untuk mengintegrasikan mekanisme verifikasi kualifikasi ini ke dalam sistem mereka, seperti yang telah dilakukan platform di Tiongkok. Secara keseluruhan, lanskap digital akan cenderung menjadi lebih terstruktur dan profesional, meskipun dengan potensi mengorbankan sebagian spontanitas dan kebebasan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ini adalah perubahan struktural yang fundamental.

Masa Depan Regulasi Influencer: Antara Keamanan dan Inovasi

Wacana sertifikasi influencer ini hanyalah salah satu cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam mengelola ruang digital yang terus berubah. Pemerintah di seluruh dunia sedang mencari cara untuk menyeimbangkan antara perlindungan warga negara dari dampak negatif teknologi dan memelihara inovasi serta kebebasan yang diberikannya. Di Indonesia, kajian Komdigi ini masih dalam tahap awal, dengan ruang dialog yang terbuka luas dan kesempatan untuk membentuk regulasi yang adaptif.

Masa depan regulasi influencer bisa mengambil beberapa bentuk, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya:

1. Sertifikasi Wajib Penuh: Model ini, mirip dengan yang diterapkan di Tiongkok, menjadikan kualifikasi tertentu sebagai prasyarat mutlak bagi kreator yang ingin membuat konten profesional di bidang sensitif. Ini menawarkan tingkat kontrol dan akuntabilitas tertinggi.
2. Sertifikasi Sukarela dengan Insentif: Dalam skema ini, influencer yang bersertifikat mendapatkan keuntungan (misalnya visibilitas lebih tinggi, kepercayaan brand, akses ke program khusus), namun sertifikasi bukanlah kewajiban. Ini mendorong peningkatan kualitas tanpa membatasi kebebasan.
3. Sistem Penandaan (Labeling): Platform dapat menandai konten dari kreator "terverifikasi" atau "bersertifikat", memberikan informasi kepada audiens untuk membuat penilaian mereka sendiri. Ini mengedukasi publik tanpa memaksakan aturan kaku.
4. Self-Regulation Industri: Industri influencer sendiri membentuk standar dan kode etik yang disepakati bersama, dengan dukungan dan pengawasan dari pemerintah. Ini menempatkan tanggung jawab lebih besar pada industri untuk mengatur dirinya sendiri.

Kunci keberhasilan regulasi apa pun adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Teknologi dan tren konten berubah begitu cepat sehingga aturan yang terlalu kaku bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Penting juga untuk memastikan bahwa proses regulasi tidak mematikan kreator baru atau suara-suara independen yang membawa perspektif segar. Dialog berkelanjutan antara pemerintah, kreator, platform, akademisi, dan masyarakat sipil akan menjadi fondasi penting untuk merumuskan kebijakan yang bijaksana, yang tidak hanya aman tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di era digital. Membangun kerangka kerja yang solid untuk masa depan akan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak.

Membangun Ekosistem Digital yang Bertanggung Jawab: Langkah Kolektif

Terlepas dari bentuk final regulasi sertifikasi influencer, satu hal yang jelas adalah kebutuhan untuk membangun ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua pihak, memastikan bahwa ruang digital berfungsi sebagai aset, bukan liabilitas:

• Pemerintah: Bertugas menciptakan kerangka regulasi yang adil, transparan, dan mampu melindungi kepentingan publik tanpa mengekang inovasi. Selain itu, investasi dalam literasi digital dan pendidikan masyarakat menjadi kunci untuk memberdayakan pengguna. Pencarian Google tentang literasi digital Komdigi dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai program yang sedang berjalan.
• Platform Digital: Memiliki peran krusial dalam menerapkan kebijakan, mengembangkan alat verifikasi, dan memberdayakan pengguna untuk melaporkan konten tidak pantas. Mereka juga harus transparan tentang algoritma dan praktik moderasi konten. Anda bisa mencari referensi terkait etika influencer di YouTube.
• Kreator Konten (Influencer): Harus memiliki kesadaran akan dampak konten mereka, berkomitmen pada etika, kejujuran, dan terus meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing. Transparansi endorsement dan penggunaan disclaimer juga menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan.
• Masyarakat (Audiens): Perlu meningkatkan literasi digital, kritis dalam menerima informasi, dan aktif berpartisipasi dalam membentuk ruang digital yang lebih baik. Kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks dan sumber informasi yang tidak kredibel sangatlah penting untuk menavigasi lanskap informasi modern. Anda bisa melakukan pencarian di Bing untuk memahami perbandingan regulasi global.

Inisiatif seperti sertifikasi hanyalah salah satu cara. Yang lebih fundamental adalah perubahan mentalitas dan budaya digital menuju tanggung jawab dan akuntabilitas. Edukasi berkelanjutan, kolaborasi multi-pihak, serta penerapan teknologi yang bertanggung jawab akan menjadi penentu apakah Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang tidak hanya ramai, tetapi juga produktif, aman, dan informatif bagi seluruh warganya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan digital Indonesia yang berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kesimpulan

Wacana sertifikasi influencer yang tengah dikaji oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Indonesia menandai sebuah titik penting dalam evolusi ekosistem digital kita. Terinspirasi dari kebijakan di Tiongkok, inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi masalah serius seperti penyebaran hoaks, misinformasi, dan edukasi keliru di ranah konten profesional yang sensitif. Di satu sisi, sertifikasi menjanjikan peningkatan akuntabilitas, kredibilitas, dan profesionalisme di kalangan kreator konten, serta perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang potensi pembatasan kebebasan berekspresi, birokrasi yang membebani, dan tantangan dalam implementasi yang adil. Kajian Komdigi yang masih membuka ruang dialog adalah langkah bijaksana untuk menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan menjaga semangat kreativitas. Masa depan industri influencer akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diformulasikan—apakah akan menjadi pendorong kualitas atau justru penghambat inovasi. Sebagai bagian dari ekosistem digital, kita semua memiliki peran untuk memahami, berpartisipasi, dan berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua.